Data sovereignty adalah konsep yang muncul di era digital seperti sekarang. Konsep ini penting untuk dipahami, terutama bagi bisnis yang beroperasi di banyak negara.
Mengapa penting bagi bisnis? Karena dengan memahami konsep ini, bisnis dapat memastikan bahwa operasional bisnis selaras dengan hukum dan regulasi yang ada di tempat data disimpan.
Dalam artikel ini, kita akan membahas mengenai apa itu data sovereignty dan apa dampaknya pada data perusahaan.
Apa itu Data Sovereignty?
Data sovereignty adalah konsep yang menjelaskan bahwa data digital berada di bawah hukum dan regulasi negara di mana ia dikumpulkan, disimpan, maupun diproses. Artinya, lokasi penyimpanan data berperan penting dalam memengaruhi aturan hukum yang harus dipatuhi oleh pemilik data.
Dalam dunia bisnis, saat ini konsep ini menjadi perhatian perusahaan, terutama yang mengumpulkan atau memiliki data di berbagai wilayah yang berbeda. Karena dari konsep ini, kesadaran bahwa data yang disimpan di luar negeri harus tunduk pada kebijakan pemerintah setempat lahir.
Banyak di luar sana yang mengaitkan data sovereignty dengan data residency, padahal keduanya adalah hal yang berbeda.
Data residency mengacu pada lokasi fisik di mana data tersebut disimpan. Sedangkan data sovereignty mengacu bukan hanya pada lokasi fisik data disimpan, tetapi juga pada yurisdiksi hukum yang mengatur data tersebut.
Pentingnya Data Sovereignty Untuk Perusahaan
Penerapan data sovereignty di perusahaan modern membantu memastikan data tetap terlindungi dan berada dalam kendali bisnis.
Perlindungan Data Sensitif
Bisnis yang mengadopsi digitalisasi sudah pasti menyimpan berbagai jenis data yang sensitif. Mulai dari informasi pelanggan, data keuangan, hingga aset intelektual bisnis sudah bisa dipastikan menggunakan data digital atau memiliki duplikat digitalnya.
Melindungi semua data sensitif ini sudah pasti menjadi salah satu prioritas bisnis. Dengan menganut konsep data sovereignty, bisnis bisa memastikan pengelolaan penyimpanan dan keamanan data yang disimpan sesuai dengan regulasi yang berlaku.
Kepatuhan Regulasi Data
Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, saat ini penting bagi bisnis untuk memperhatikan bagaimana mengelola data sesuai dengan regulasi yang berlaku. Sebagai contoh, regulasi GDPR mengatur segala pengelolaan data yang diambil di Eropa.
Selain regulasi seperti GDPR yang mencakup area yang luas, tiap-tiap negara juga pastinya memiliki peraturan mengenai pengelolaan datanya masing-masing.
Dampak dari adanya berbagai peraturan ini bagi bisnis yang tidak memahami lokasi di mana datanya disimpan bisa berbentuk denda, kerusakan reputasi, hingga sanksi hukum.
Kontrol Penuh atas Data
Berbagai regulasi yang ada mengenai data saat ini juga mengatur bagaimana dan siapa yang dapat mengakses data yang disimpan di wilayah regulasi tersebut.
Maka dari itu, bisnis yang memahami data sovereignty mereka dapat mengatur di mana data mereka harus disimpan. Selain masalah keamanan dan kepatuhan terhadap regulasi, bisnis juga dapat memastikan akses terhadap data tetap sesuai dengan kebijakan keamanan dan kerahasiaan informasi internal bisnis.
Contoh Regulasi Data Sovereignty di Dunia
Penerapan data sovereignty di berbagai negara umumnya didukung oleh regulasi yang mengatur bagaimana data dikumpulkan, disimpan, diproses, dan dipindahkan.
Beberapa contoh regulasi yang sering disebut sebagai acuan ketika membahas data sovereignty adalah sebagai berikut.
GDPR (General Data Protection Regulation)
GDPR adalah peraturan yang dibuat untuk mengatur data yang berada di kawasan Uni Eropa. Berlaku sejak tahun 2018, GDPR mengatur bagaimana bisnis mengumpulkan, menyimpan, menggunakan, hingga memindahkan data pribadi warga Uni Eropa.
CLOUD Act
Clarifying Lawful Overseas Use of Data Act atau CLOUD Act adalah regulasi data yang berlaku di Amerika Serikat. Regulasi ini memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk meminta akses terhadap segala data dari perusahaan yang melakukan bisnis di Amerika Serikat, termasuk data yang disimpan di luar negeri.
UU PDP
Di Indonesia, perlindungan data pribadi diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP yang sudah disahkan pada tahun 2022. UU ini meliputi berbagai aspek pengelolaan data pribadi, seperti kepemilikan data, kewajiban pengendalian data, hingga sanksi pelanggaran.
Risiko Jika Mengabaikan Data Sovereignty
Di tengah meningkatnya regulasi tentang perlindungan data pribadi di berbagai negara, mengabaikan data sovereignty dapat menimbulkan risiko bagi bisnis.
Selain pada operasional bisnis, pelanggaran pengelolaan data juga dapat memengaruhi persepsi pelanggan terhadap bisnis.
Pelanggaran Regulasi
Risiko yang sudah jelas akan dihadapi oleh bisnis jika tidak memperhatikan data sovereignty adalah pelanggaran regulasi. Karena setiap negara memiliki aturannya masing-masing, bisnis perlu memahami tiap peraturan yang berlaku.
Denda dan Sanksi
Apabila regulasi sudah dilanggar, maka yang selanjutnya datang adalah sanksi. Sanksi yang diberikan kepada bisnis beragam, mulai dari pembayaran denda hingga sanksi pidana yang dapat jatuh kepada pemilik bisnis.
Tidak hanya sampai di situ, pengatur regulasi juga memiliki wewenang untuk memberikan sanksi berjalan, seperti pembatasan operasional ataupun audit berkala jika menemukan bisnis tidak patuh terhadap regulasi yang ada.
Kebocoran Data
Kurangnya kontrol bisnis terhadap lokasi dan akses data dapat meningkatkan risiko kebocoran data. Pada umumnya, regulasi dibuat untuk melindungi data dan memberikan visibilitas atas siapa yang dapat mengakses data tersebut.
Bisnis tidak akan mendapatkan keamanan dan visibilitas sesuai dengan standar yang ditetapkan jika tidak mengikuti regulasi yang berlaku.
Kehilangan Kepercayaan Pelanggan
Kepercayaan pelanggan adalah mata uang penting yang dimiliki bisnis, terutama di era di mana semua bisa dilakukan tanpa tatap muka. Ketika bisnis mendapatkan pemberitaan yang buruk, seperti tidak patuh terhadap regulasi yang ada, kepercayaan pelanggan bisa dengan mudah hilang.
Cara Menerapkan Data Sovereignty di Perusahaan
Dalam menerapkan data sovereignty, bisnis perlu memperhatikan strategi teknologi, regulasi, dan tata kelola data yang baik. Pahami lokasi penyimpanan data, pihak yang memiliki akses, dan regulasi yang berlaku di wilayah penyimpanan data.
Pilih Data Center Sesuai Lokasi Regulasi
Lokasi penyimpanan data dapat menentukan yurisdiksi hukum yang berlaku terhadap data tersebut, termasuk aturan terkait privasi, akses data, dan kepatuhan industri.
Perusahaan perlu memastikan bahwa penyedia data center atau infrastruktur digital lainnya memiliki transparansi terkait lokasi penyimpanan data dan kebijakan pengelolaan data lintas negara.
Gunakan Penyedia Cloud di Indonesia
Bagi perusahaan yang beroperasi di Indonesia, menggunakan layanan cloud dengan infrastruktur lokal dapat membantu mendukung kepatuhan terhadap regulasi nasional terkait perlindungan data.
Selain aspek kepatuhan, penggunaan layanan cloud di Indonesia juga dapat memberikan keuntungan dari sisi performa dan latensi akses data.
Audit Data Secara Berkala
Audit data secara berkala membantu perusahaan memahami jenis data yang dimiliki, lokasi penyimpanan data, serta siapa saja yang memiliki akses terhadap data tersebut. Proses audit ini penting untuk memastikan bahwa pengelolaan data tetap sesuai dengan kebijakan internal dan regulasi yang berlaku.
Gunakan Sistem Keamanan Siber
Penerapan data sovereignty perlu didukung oleh sistem keamanan siber yang kuat. Selain teknologi keamanan, perusahaan juga perlu memastikan adanya kebijakan keamanan data yang jelas dan edukasi bagi karyawan terkait perlindungan informasi digital.
Layanan Data Sovereignty Untuk Perusahaan di Indonesia
Penerapan data sovereignty membutuhkan infrastruktur IT yang aman, terkelola, dan sesuai dengan kebutuhan regulasi perusahaan. Wowrack menyediakan solusi cloud lokal, data center, disaster recovery, dan managed services yang dapat membantu bisnis memenuhi kebutuhan data sovereignty di Indonesia.
Dengan dukungan infrastruktur lokal dan pengelolaan IT yang terintegrasi penuh, bisnis dapat memiliki kontrol yang lebih baik terhadap lokasi penyimpanan data, meningkatkan keamanan informasi, serta mendukung kepatuhan terhadap regulasi perlindungan data.
Kesimpulan
Data sovereignty menjadi aspek penting dalam pengelolaan data modern karena berkaitan dengan keamanan, kepatuhan terhadap regulasi, dan kontrol terhadap data bisnis. Dengan memahami lokasi penyimpanan data dan regulasi yang mengaturnya, perusahaan dapat mengurangi risiko pelanggaran hukum, kebocoran data, hingga gangguan operasional bisnis.
